Kehadiran PNPM Mandiri perdesaan di tanah air secara nasional melewati jalan yang panjang. PNPM Mandiri Perdesaan tidak terlahir begitu saja. Sebenarnya sistem pembangunan dengan pola parsipatif sudah dimulai sejak zaman Orde Baru saat Bapak Soeharto masih menjadi presiden Republik Indonesia. Berbagai program diciptakan untuk menguatkan basis ekonomi masyarakat desa, mulai dari Proyek peningkatan pendapatan tani dan nelayan, Koperasi Unit desa (KUD), Supra insus, Kupedes, dan program kawasan terpadu. Namun kemiskinan tetap juga menjadi permasalahan tingkat tinggi di tanah air ini.
Pada masa tersebut pemerintah juga meluncurkan model community development dengan nama Inpres Desa Tertinggal (IDT). Berdasarkan instruksi presiden nomor 5 tahun 1993 tentang peningkatan penanggulangan kemiskinan. Program IDT ini dimulai pada tahun 1993 -1994. Program ini sangat terkenal dan menjadi primadona pembagunan desa saat itu. Program IDT awalnya hanya memberikan bantuan modal usaha dalam bentuk dana bergulir kepada lebih dari 20 ribu desa tertinggal dengan alokasi dana 20 Juta setiap tahun. Disamping memberikan bantuan modal usaha, dalam program IDT pemerintah juga menyediakan petugas pendamping untuk memberikan bantuan teknis kepada masyarakat Desa selama tiga tahun. Bantuan teknis yang diberikan dalam rangka pemamfaatan dana bergulir tersebut. Program IDT dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)yang melalui pembahasan dalam musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). IDT memberikan dana hibah bergulir secara tunai kepada masyarakat, sebagai peningkatan modal usaha tentu modal ini sangat bermamfaat. Namun masalah yang mucul setelah itu adalah apakah hanya uang tunai yang diperlukan oleh masyarakat untuk menghindari kemiskinan?. Sebagai contoh, di Gaduang dama Jorong Sungai Rotan Nagari Cupak terdapat sawah tadah hujan. Persawahan yang hanya dapat pengairan bila musim hujan tiba, Tentunya yang mereka butuhkan adalah saluran irigasi untuk mengairi sawah, uang yang diberikan menjadi konsumsi yang habis terpakai. Mengambil pelajaran dari keberhasilan dan kegagalan Program IDT, pada tahun 1997 pemerintah mencanangkan Program Bantuan Pengembangan Kecamatan atau BANPETAN. Dalam program BANPETAN mulai di akomodir usulan pembangunan sarana dan prasarana umum yang berdampak langsung terhadappeningkatan ekonomi masyarakat miskin.
Satu hal yang paling membanggakan adalah Kabupaten Solok menjadi awal dari dimulainya sistem pembangunan dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat ini. Bersama Kabupaten Sukoharjo (Jateng) dan Belu (NTT) menjadi lokasi tempat disemainya bibit awal pemberdayaan masyarakat di indonesia pada tahun 1997. Melalui program Kecamatan Development Fund (KDF)/ Bantuan Pengembangan Kecamatan (BANPETAN), tiga daerah ini menjadi lokasi pilot project yang nantinya menjadi cikal bakal lahirnya PNPM Mandiri Perdesaan. Pada Fase BANPETAN, 2 Kecamatan di Kabupaten Solok mendapatkan bantuan dana 800 Juta Rupiah, kedua Kecamatan tersebut adalah Lembah Gumanti dan Lembang Jaya. Saat itu 2 Kecamatan ini belum dimekarkan. Banyak pihak menilai, metode pemberdayaan BANPETAN ini memperlihatkan cikal keberhasilan, sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk melanjutkan program ini dengan skala yang lebih luas,
Melalui pinjaman bank dunia, ditabuhlah genderang dimulainya Program Pengembangan Kecamatan (PPK) fase pertama. Fase pertama PPK ini dilaksanakan pada tahun anggaran 1998 sampai 2002 dengan 3 tahapan siklus. Kecamatan yang terlibat pada fase ini di Kabupaten Solok adalah sebanyak 7 Kecamatan termasuk Solok selatan sebelum pemekaran dengan jumlah alokasi danaRp.15.750.000.000,Selanjutnya, pada tahun 2001-2003 juga dilaksanakan Program Pemberdayaan Kecamatan Fase Kedua tahun pertama. Kabupaten Solok mendapatkan tambahan 2 Kecamatan penerima mamfaat yaitu Kecamatan X Koto Diatas dan IX Koto Sungai Lasi pada fase ini, dilakukan pola matching grant dengan pendanaan BLM bersumber dari APBD Kabupaten Solok dengan jumlah alokasi sebanyakRp.3.750.000.000,Pada tahun 2004-2006, Pemberdayaan masyarakat dilanjutkan dengan PPK fase III dalam dua tahun periodik. Pada
6 tahun pertama Kabupaten Solok mendapatkan bantuan untuk 4 Kecamatan dan tahun kedua mendapatkan tambahan 2 Kecamatan. Jumlah alokasi yang diterima saat itu adalah Rp.2.250.000.000 Full grant dan Rp.3.500.000.000,- Matching Grant. Jumlah yang diterima pada fase III adalah Rp.5.750.000.000,Setelah sekian lama menjalankan program pemberdayaan oleh pemerintah, Indonesia masih saja memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Upaya untuk menanggulanginya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan. Pada tanggal 30 April 2007, Presiden Republik Indonesia meluncukan Program PNPM Mandiri di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.
Pada saat diluncurkan PNPM Mandiri, program ini terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan yang merupakan penyempurnaan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dikelola oleh Ditjen PMD DEPDAGRI dan PNPM Mandiri Perkotaan yang merupakan penyempurnaan dari Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dikelola oleh Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum. Dalam tahun 2007, Kabupaten Solok menerima dana BLM sebesar 5.250.000.000,- untuk 5 Kecamatan. Yaitu Kecamtan X Koto Diatas, IX Koto Sungai Lasi, Lembang Jaya, Lembah Gumanti dan Payung Sekaki. PNPM Mandiri Perdesaan memasuki babak baru sebagaimana yang dikenal oleh masyarakat luas saat ini. 11 dari 14 Kecamatan di Kabupaten Solok menerima Bantuan Langsung Masyarakat pada saat itu. Dengan jumlah alokasi mencapai Rp.29.400.000.000,- dari APBN tahun 2008 ditambah dengan APBD Kabupaten Solok sendiri sebesar Rp.2.850.000.000,sehingga PNPM Mandiri Perdesaan mengalami booming partisipasi dan sosialisasi dengan pagu dana tahun itu mencapai Rp.32.250.000.000,-. Jumlah ini belum termasuk dana operasional kegiatan (DOK) Perencanaan dan Pelatihan Masyarakat yang turut menjadi hibah sebagai pendamping dana BLM ini. Alokasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Solok menurun drastis hingga 66 persen pada tahun 2009.
Jika pada tahun sebelumnya Kabupaten Solok mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat sebesar 32,25 Milyar rupiah, pada tahun 2009 jumlahnya hanya Rp.14.200.000,-. Jumlah ini berasal dari APBN tahun 2009 sebesar Rp.11.900.000.000,- ditambah dengan cost sharing APBD Kabupaten Solok tahun 2009 sebesar Rp.2.300.000.000,Di penghujung September 2009, Sumatera Barat diguncang gempa hebat. Bencana tersebut menghancurkan banyak infrastruktur di Kota Padang, Padang Pariaman, Pariaman, Agam Dan Pesisir Selatan. Bencana tersebut juga berdampak terhadap rumah penduduk dan beberapa insfrastruktur di Kabupaten Solok. Untuk pemulihan pasca bencana, terjadi peningkatan kembali alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) hampir di seluruh Kabupaten di Sumatera Barat. Tak terkecuali Kabupaten Solok yang mendapatkan alokasi sebesar Rp.26.750.000.000,-. Jumlah Kecamatan yang terlibat pun bertambah menjadi 14 Kecamatan. Semua Kecamatan sudah merasakan manisnya kue pembangunan dari PNPM Mandiri Perdesaan dengan jumlah alokasi APBN tahun 2010 sebesar Rp.21.400.000.000,- ditambah dengan dana cost sharing APBD KabupatenSoloktahun2010 sebesarRp.5.350.000.000,-.
Sedikit penurunan kembali terjadi ditahun 2011. Kabupaten Solok mendapatkan alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan sebesar Rp 10.950.000.000,- dengan sumber dana Rp.8.760.000.000,- dari APBN tahun 2011 dan Rp.2.190.000.000 dari cost sharing APBDKabupatenSolok.Alokasi dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan memang selalu mengalami pasang surut. Pada tahun 2012 alokasi kembali bertambah hingga menjadi Rp.19.250.000.000,- meski peningkatan ini tidak diiringi oleh peningkatan dana cost sharing yang hanya Rp.1.900.000.000,untuk mendampingi dana APBN tahun 2012 sebesar Rp.17.350.000.000,Tahun 2013 Alokasi Bantuan langsung masyarakat untuk Kabupaten Solok mengalami lonjakan drastis, alokasi naik menjadi 28,8 Milyar rupiah. Jumlah tersebut bersumber dari APBN tahun 2013 sebesar 95% dan APBD Kabupaten Solok sebesar 5%. Jumlah alokasi APBD tahun 2013 adalah sebesar Rp.1.440.000.000,Tahun 2014 adalah akhir dari pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, sesuai dengan konsep penyelenggaraan program, maka PNPM Mandiri Perdesaan akan memasuki masa phase out pada tahun 2015. Pada tahun ini alokasi dana bantuan langsung masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebesar 28,7 Milyar rupiah. Turun seratus juta rupiah dibandingkan tahun 2013. Pada tahun 2014, pemerintah juga melakukan kebijakan penghematan belanja APBN pada akhir tahun 2014, akibatnya terjadi pemangkasan alokasi dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan sebesar 11,8 persen. Dari alokasi awal yang berjumlah 28,7 Milyar direvisi menjadi 25,31 Milayar. Pengurangan alokasi ini mengakibatkan penurunan volume kegiatan sebesar 11,8 persen juga. Meski mengalami pengurangan alokasi dana BLM, seluruh kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabuapten Solok dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan revisi rencana kegiatan tahun 2014.
Program nasional Pemberdayaan masyarakat sejak awal diselenggarakan untuk menyiapkan masyarakat nagari mampu mengelola pembangunan di nagarinya sendiri, begitu masyarakat dan pemerintah lokal dinilai siap, maka dana pembangunan akan diberikan langsung ke APB desa/Nagari. tahun 2015 adalah fase baru pemberdayaan masyarakat desa, seirin diberlakukannya undang ndang desa yang baru, dimana Pemerintah pusat menyalurkan dana bantuan desa langsung kepada pemerintah desa/ Nagari